Kota Bekasi Kembali Diganjar Penghargaan
Kabartiga.com, Pekanbaru – Kota Bekasi, diganjar penghargaan oleh Kemnterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sebagai Kota Layak Anak kategori Madya.
Pemberian penghargaan itu, diberikan langsung oleh Menteri PPPA, Yohana Yembise kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di acara Puncak Hari Anak Nasional (HAN), Minggu (23/7/2017) di Gedung Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Jalan Dipenogoro, Pekanbaru.
Penghargaan ini kali pertamanya di peroleh Kota Bekasi, sebagai Kota Layak Anak. Yohana Yembise mengatakan, peringatan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia, agar bisa tumbuh menjadai generasi penerus yang optimal.
“Tingkah laku anak di masa depan akan dipengaruhi oleh prilaku para orang tua dan lingkungan terdekat, baik dan buruknya keluarga, akan menjadi cermin bagi masa depan anak,” ujar Yohana dalam sambutnnya.
Pada pemberian penghargaan itu, Wali Kota Bekasi turut didampingi Kepala Dinas DP3A Kota Bekasi, Hj. Riswanti, Kepala Dinas Kominfostandi, Titi Masrifahti dan beberapa kepala dinas lainnya.
Sementara, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkapkan rasa syukurnya karena Kota Bekasi dapat berhasil sebagai Kota Layak Anak kategori Madya, meski ada beberapa kategori yang lebih tingkatannya di atas Madya, yakni Nindya dan Utama.
Penghargaan yang diterima oleh Kota Bekasi ini akan menjadi sebuah motivasi penting kedepannya, untuk memberikan hak-hak anak yang lebih baik. Sebab, menurutnya, anak adalah aset paling berharga untuk di masa yang akan datang.
“Ini akan menjadi sebuah motivasi dalam memberikan hak-hak anak, sesuai deklarasi. Alhamdulillah torehan ini menjadi bagian penting buat kami di Kota Bekasi. Anak adalah aset yang paling berharga untuk masa depan Indonesia, khususnya Kota Bekasi,” ungkap Rahmat Effendi, usai menerima penghargaan.
Adapaun penghargaan yang diberikan, melihat dari lima indikator yang telah berhasil di wujudkan oleh setiap kabupaten dan kota, yaitu hak sipil dan kebebasan anak, hak lingkungan dan keluarga dan pengasuh alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, dan hak perlindungan khusus.
Editor : Muhammad Alfi
