Wali Kota Akui Ketergantungan Pemkot Bekasi dengan Pusat Masih Tinggi
Wali Kota Bekasi bersama Unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi bersama-sama mengesahkan RAPBD Kota Bekasi tahun 2017
Kabartiga.com, Bekasi – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi 2018 mendatang.
Hal ini diwancanakan karena terlihat masih tingginya ketergantungan Pemkot terhadap pemerintah Pusat.
“Adanya koreksi yang signifikan terhadap dana alokasi umum sebagai dana transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukan, bahwa tingkat ketergantungan kota terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Oleh itu, kedepan perlu kita antisipasi dengan meningkatkan PAD, sebagai kemandirian daerah dalam pembangunan,” ungkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, usai menandatangani berita acara persetujuan terhadap Raperda perubahan APBD Kota Bekasi tahun 2017, di Gedung Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (19/10/2017).
Dalam pengesahan APBD Perubahan tersebut, ada beberapa faktor yang menjadi penyesuaian komponen pendapatan, yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi, yakni pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 111 Miliyar lebih.
“Penyesuaian Sisa Lebih Anggaran (Silpa) tahun 2016 yang terkoreksi Rp 270 Miliar, serta penyesuaian hak keuangan pimpinan dan anggota dewan, sebagaimana amanah PP nomor 18 tahun 2017,” sambung Rahmat.
Meski demikian, kata Rahmat, semua itu tidak mengganggu urusan wajib pemkot terhadap kebutuhan masyarakat Kota Bekasi seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
"Kita bisa lihat pembangunan masih terus berlanjut dan terus kami kerjakan," tandasnya.
Dia berahap, jajaranya dapat mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran yang tersisa ini dengan sebaik mungkin.
"Dengan sisa waktu efektif tinggal dua bulan. Maka saya harap SKPD bisa melakukan kerja secara maksimal," pungkasnya.
