Dilema PDIP Kota Bekasi Menjelang Pendaftaran Paslon
Tumai (kiri), Mochtar Mohamad (tengah) dan Anim Imamudin (kanan)
Kabartiga.com, Bekasi – Menjelang pendaftaran pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada Kota Bekasi, pada 8-10 Januari 2018, DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi kembali mengajukan opsi nama yang diusulkan ke DPP PDIP, untuk direkomendasikan sebagai Calon Wali Kota Bekasi periode 2018-2023.
Opsi nama pertama yang diajukan ialah Mochtar Mohamad, ex Wali Kota Bekasi pada tahun 2010, yang sempat terjerat kasus korupsi dan suap Adipura, untuk direstui Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati.
Kedua adalah opsi paket nama dari internal DPC PDIP Kota Bekasi, yakni Anim Imamudin dan Tumai.
Nama-nama itu diumumkan oleh Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Nico Godjang, pada Rabu malam (3/1/2018), di Sekretariat DPC PDIP Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.
Nico mengatakan, nama Anim dan Tumai adalah bagian opsi terakhir yang diajukan pihaknya ke DPP PDI Perjuangan, jika Mochtar Mohamad tidak mendapatkan restu dari partainya itu.
“Kalau pak Mohctar tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP, maka kami akan mengusulkan dari internal partai, yakni pak Anim atau pak Tumai,” ujarnya kepada wartawan.
Nico menjelaskan, bahwa partainya akan maju sendiri di Pilkada 2018 ini. Oleh sebab itu, DPC PDIP Kota Bekasi mengusulkan Mochtar Muhamad ke DPP untuk direkomendasikan.
“Makanya kita usulkan pak Mochtar Mohammad. Namun jika tidak mendapatkan restu dari Ketua Umum, maka kita akan usulkan pak Anim dan pak Tumai,” tandasnya.
Sementara, Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi, Tumai menambahkan, bahwa kader PDIP akan selalu loyal terhadap keputusan induk partai, yakni DPP PDI Perjuangan, meski akan diputuskannya Calon Wali Kota Bekasi yang diusung dari luar partai.
“Kita ini, PDI Perjuangan itu, sifatnya loyal terhadap keputusan induk partai, dalam hal ini adalah DPP. Kita yakin, ketika DPP memutuskan, maka itulah keputusan politik yang terbaik. Sehingga keputusan apapun tetap akan loyal, kompak dan akan dilaksanakan. Itu uniknya PDI Perjuangan,” katanya terpisah, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (4/1/2018).
PDI Perjuangan, baik ditingkat DPC dan DPD serta DPP juga sudah melakukan survey, yang akan dijadikan langkah sebagai penentuan sikap politik.
“Ada dan itu. Makanya kan selama ini kan kita pasti, diam-diam melakukan survey, kita melakukan survey dan DPP juga. Itu akan selalu di evaluasi dan di analisa. Itu nanti yang menjadi salah satu panduan untuk mengambil langkah-langkah politik,” tukasnya.
