Bamsoet Prihatin Pilkada Langsung Ciptakan Politik Transaksional
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo saat menyampaikan pandangan pendapatnya di Laporan Tahunan KPK 2017
Kabartiga.com, Jakarta – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo berprihatin pada Pilkada langsung yang penuh dengan politik transaksional. Akibatnya, banyak calon Kepala Daerah yang menjadi ‘Pasien’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi, maupun kondisi sosial bangsa. Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem Pilkada Langsung yang banyak memakan korban,” tuturnya saat mengahadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan KPK Mendengar di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Politisi Partai Golkar ini mengharapkan adanya perbaikan sistem Pilkada Langsung. Apakah Pilkada Langsung banyak memiliki manfaat bagi bangsa atau sebaliknya, yang menanam ke-mudharatan.
“Kita tidak boleh takut dan malu memperbaiki sistem yang ada,” ujar Bamsoet.
Berdasarkan penilaian dari banyak pihak, penerapan Pilkada melalui DPRD, kata dia, dapat mempersempit celah korupsi dan mempermudah KPK dalam pengawasan.
"Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," ungkap Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, KPK harus lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, kedepannya KPK akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara.
"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," kata Bamsoet.
Bamsoet mendukung penuh langkah KPK dalam bekerja secara profesional, yang melakukan fungsinya dalam pemberatasan korupsi.
"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif. DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran," ujar Bamsoet.
Ia berharap kegiatan yang KPK Mendengar ini dijadikan kegiatan rutin dan dilaksanakan secara berkala. Tidak hanya melibatkan pimpinan lembaga negara, namun juga unsur masyarakat, agar bisa menjadi bagian dari pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Kegiatan KPK Mendengar yang dilaksanakan hari ini menjadi bukti bahwa KPK tak menutup diri terhadap saran, masukan, ataupun kritik dari berbagai pihak. Saya yakin semua saran maupun kritik sama sekali tak bertujuan melemahkan, melainkan justru memperkuat KPK," pungkas Bamsoet.
Dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Ombusman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, Jampidsus Adi Toegarisman serta sejumlah tamu undangan lain.
