Semoga Ridwan Kamil Amini Permintaan Kota Bekasi
Rahmat Effendi dan Tri Adhianto menyerahkan Visi Misi-nya kepada Ketua DPRD Kota Bekasi di Sidang Paripurna
Kabartiga.com, Bekasi – Sejak kewenangan SMA Negeri dialihkan pengelolaannya oleh Provinsi, banyak orang tua murid di Kota Bekasi mengelukan besarnya pembayaran SPP setiap bulannya, mulai dari 200.000 hingga 300.000 wajib dikeluarkan para orang tua murid untuk membayarkan SPP anak-anaknya di SMA Negeri di Kota Bekasi.
Bahkan Pemerintah Kota Bekasi sudah berkali-kali meminta kepada Provinsi Jawa Barat, untuk di ringankan atau diberikan pengelolaan kembali SMA Negeri ini.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku tak pernah tinggal diam atas masalah yang menyelimuti sejumlah warganya. Baru-baru ini, ia meyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar pendidikan SMA di Kota Bekasi diberikan subsidi, sehingga cita-cita wajib belajar 12 tahun terealisasi tanpa hambatan.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, Kota Bekasi sebagai penyumbang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terbesar kedua di Jawa Barat, layak mendapat perlakuan khusus.
“Karena kami sebagai penghasil PKB BBNKB terbesar kedua setelah Kota Bandung, maka kami memohon ada perlakuan khusus kepada Kota Bekasi, untuk menggratiskan SMA/SMK yang dua tahun lalu sudah kami gratiskan,” ungkapnya, Jumat (21/9/2018) di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Rahmat Effendi berharap, dari total 70 persen dana PKB, BBNKB Kota Bekasi yang diserap oleh Provinsi Jawa Barat, 20 persennya dialokasikan untuk menolong biaya pendidikan siswa SMA Negeri sederajat di Kota Bekasi.
"Insya Allah mulai tahun depan ini bisa direalisasikan. Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur. Jadi kita minta 20 persen dari 70 persen itu dilimpahkan untuk anak-anak Kota Bekasi. Dua tahun lalu Kota Bekasi sanggup kok membebas biayakan pendidikan SMA," tukasnya.
Alasan lain, mengapa Kota Bekasi perlu mendapat perlakuan khusus? menurut pria yang akrab disapa Bang Pepen ini lantaran predikat Wajah Provinsi Jawa Barat yang melekat pada Kota seluas 21 ribu hektare tersebut.
“Kota Bandung dan Bekasi kan ga ada bedanya. Kami di Kota Bekasi sebelah Jakarta, fasilitasnya penuh, sementara kami dianggap sebagai pintu gerbangnya Jawa Barat. Jadi harus bisa menyeimbangkan, karena wajahnya Jawa Barat. Kita harus mengimbangi DKI,” tukasnya.
