2018, Kanwil DJP II Duduki Peringkat Pertama se-Indonesia Perolehan Pajak
Kanwil Ditjen Pajak II Jawa Barat menggelar Media Gathering bersama awak Media di Villa Telaga Sampireun, Vimala Hills, Bogor.
Kabartiga.com, Bekasi – Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Witaro, mengatakan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah II Jawa Barat, menduduki rangking pertama se-Indonesia pada penarikan pajak di tahun 2018 ini.
Kantor Wilayah Ditjen Pajak II Jawa Barat, pada tahun 2018 menargetkan capaian pendapatan pajak sebesar Rp 40 Triliun. Realisasinya, target tersebut hampir tercapai dengan perolehan saat ini sebesar Rp 37 Triliun atau 92,58 persen. 7,5 persen penarikan pajak dari Wajib Pajak (WP) hingga akhir tahun masih menjadi PR yang harus dikejar.
“Dari sisi persentase tahun ini lebih bagus. Tahun lalu sekitar 95,6%, itu hitungan sampai 31 Desember. Tahun ini sudah melebihi sebelum akhir tahun. Akhir tahun kita berharap bisa 100%, cuma kalau kondisinya berat yang minimal bisa sampai 97-98%” ujar Witarto pada agenda dialog pajak dalam Media Gathering 2018 di Bogor, Selasa (18/12/2018).
Untuk mencapai target 100 persen, pihaknya akan memaksimalkan peran 11 KPP yang berada dibawah naungan DJP II Jawa Barat untuk mendongkrak pendapatan pajak.
“Ada beberapa strategi yang kita terapkan untuk mendongkrak pendapatan pajak, salah satunya dengan memaksimalkan peran KKP di 11 wilayah,” jelas Witarto.
DJP II Jawa Barat berharap seluruh komponen masyarakat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat pajak. Bahkan, seluruh awak media diminta andil dalam membangun kesadaran masyarakat agar peduli membayar pajak.
“Ada beberapa kendala dalam meningkatkan pendapatan pajak, yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki DJP II Jawa Barat. Tentu kita berharap rekan-rekan media dapat membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar taat membayar pajak,” ujar Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Rina Lisnawati.
Rina mengakui, DJP II memiliki tantang dalam memperoleh pendapatan pajak yang maksimal seperti menarget wilayah pesisir yang memiliki penghasilan lebih, namun belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak.
“Kita akan terus mengintenskan kegiatan penyuluhan kelas pajak, sosialisasi, edukasi kepada perusahaan yang memiliki karyawan banyak dan menggandeng unsur pemerintahan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Minimal target awalnya adalah kepemilikan NPWP,” kata Rina.
