Mendagri Pastikan Pemilu 2019 Berjalan Demokratis
Mendagri Tjahjo Kumolo Hadiri Rapim TNI-POLRI 2019
KABARTIGA, Jakarta – Pemerintah akan menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan secara demokratis. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam Rapat Pimpinan bersama TNI dan POLRI di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).
Bersama TNI dan Polri, Tjahjo menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan kondusif. Bahkan, dipastikan tidak adanya penundaan pemilu, kecuali bencana alam di suatu tps.
“Tugas TNI dan Polri adalah mengamankan dan juga membantu KPUD, dalam pengiriman logistik. Pemerintah Daerah menyiapkan kendaraan atau alat transportasi lainnya, menyiapkan staf Kesekretariatan penyelenggaraan pemilu di daerah,” ungkap Mendagri.
Tjahjo mengakui, masih ada 3 persen penduduk Indonesia di bagian Timur yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, yaitu di Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
“Sudah 97,21 persen penduduk Indonesia yang melakukan perekaman e-KTP. Secara prinsip DPT yang kita serahkan kepada KPU sudah pas, tidak mungkin ada 1 pun yang diselundupkan, KTP yang tercecer itu dalam konteks Pemilu tidak ada satupun, memang sampai hari ini perekaman KTP-el belum maksimal,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan urgensi dari suksesnya Pemilu, untuk mewujudkan sistem pemerintah presidensil yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien, dalam mempercepat reformasi birokrasi dan perekonomian daerah.
“Proses konsolidasi Pileg dan Pilpres serentak ini kuncinya ada pada partisipasi masyarakat yang harus optimal. Selain itu, racun demokrasi masih mewarnai, adanya kampanye yang berujar kebencian, menebar berita bohong, ada kampanye mempolitisasi Sara, ada kampanye-kampanye yang mengintimidasi, saya kira harus kita cermati dan lawan racun demokrasi itu,” tutup Tjahjo.
