BMPS Serukan Tolak USB di Kota Bekasi
BMPS Sambangi Pemkot Bekasi dan Serukan Penolakan Unit Sekolah Baru
BEKASI – Puluhan Guru yang tergabung di Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, menolak adanya pendirian Unit Sekolah Baru (USB) yang di bangun Pemerintah Kota Bekasi jelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Sekertaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli mengatakan, aksi ini menyampaikan lima tuntutan kepada Wali Kota Bekasi, serta Dinas Pendidikan.
“Kami menolak adanya pendirian sekolah baru di Kota Bekasi, tanpa melalui kajian dan persiapan saran dan prasarana yang memadai,” ujarnya, Selasa (16/7/2019).
Menurut Ayung, sebelum masa tenang pada Pilpres dan Pileg 2019 lalu, Wali Kota Bekasi sempat mengatakan tidak ada pendirian USB. Hasilnya, saat ini ada tujuh sekolah baru yang didirikan Pemkot Bekasi.
“Kita ketemu sama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelum minggu tenang di Yayasan Alatuniah, dia (Wali Kota) mengatakan tidak ada USB tahun ini karena prosesnya masih panjang. Tapi nyatanya Perwal keluar dan ada 7 USB yang dibangun sekarang. Kemudian di akhir waktu PPDB Online, keluar lagi nota dinas untuk SMPN 57. Artinya ini dunia pendidikan di buat main-main sama Pemkot Bekasi,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga keluhkan atas intervensi Wali Kota Bekasi pada SMA dan SMK yang kewenangannya sudah dialihkan ke Provinsi Jawa Barat.
“Pemerintah Kota Bekasi masih ikut campur dalam pengelolaan SMA dan SMK. Padahal kewenangan SMA dan SMK sudah dikelola oleh Provinsi sekarang,” imbuhnya.
Reporter : Dika
