Dinilai Diktator, Kepala Sekolah SDN Jatiluhur II Dilaporkan Komite ke DPRD Kota Bekasi
Komisi IV DPRD Kota Bekasi menerima aduan Komite SDN Jatiluhur II di ruangan Aspirasi | foto: Istimewa
BEKASI - Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatiluhur II, Kota Bekasi, dilaporkan oleh Komite Sekolah ke Komisi IV DPRD Kota Bekasi, pada Kamis (2/11/2023).
Komite Sekolah SDN Jatiluhur II menilai tidak adanya sinergitas baik yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, yang baru saja menjabat selama lima bulan itu. Sebab itu Komite pun meminta agar melalui aspirasinya ke Komisi IV DPRD Kota Bekasi, dapat di dengar oleh Dinas Pendidikan.
"To the point aja kita harapannya ada pergantian kepala sekolah," kata Ketua Komite Sekolah SDN Jatiluhur II, Okky Purwowati, usai audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi.
Dirinya menjelaskan, bahwa Ina Martini dinilai arogan dan diktator, sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Jatiluhur II. Beberapa hal menjadi catatan komite, yang dianggap memberatkan orang tua siswa atas kebijakan yang dibuat secara tidak benar oleh Kepala Sekolah.
"Beberapa poin keluhan diantaranya soal pergantian seragam olahraga dan seragam muslim, permintaan renovasi gapura sekolah dan seragam batik guru, hingga pungutan dana sosial setiap hari Jumat," ungkap Okky.
Sebelumnya, menurut Okky, Komite sudah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan. Akan tetapi tidak ada solusi yang dihasilkan atas keluhan dari kebijakan arogan dan diktator Kepala Sekolah SDN Jatiluhur II.
"Kita dua kali mediasi dengan Disdik tapi mereka condong (berpihak) ke pihak sekolah, makanya kita kesini (DPRD Kota Bekasi)," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Rudy Heryansyah sempat menawarkan agar Komite Sekolah dapat memperbaiki sinergitas dengan kepala sekolah. Kendati demikian pihak komite sekolah menganggap tidak ada titik temu jika kepala sekolah tetap memimpin dengan caranya saat ini.
Rudy menegaskan bahwa kepala sekolah seharusnya dapat menjalin sinergi yang baik dengan komite sekolah. Oleh karena itu, pihaknya akan meneruskan persoalan ini ke Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad agar dapat diselesaikan.
"Dari permintaan teman-teman (wali murid) ya minta diganti ini kepala sekolahnya. Menurut saya harus dicari solusi yang baik," kata dia.
Menurutnya, Kota Bekasi masih membutuhkan banyak tenaga pengajar untuk mendidik siswa. Meski demikian, perlu guru dan tenaga pengajar yang berkompeten. Apalagi seorang guru yang jadi pemimpin atau kepala sekolah, harus mampu berpikir bagaimana agar sekolah memiliki imej yang baik dan dapat memajukan sekolah.
Kepala sekolah harus dibekali leadership yang bagus. Jika ditemukan adanya kepala sekolah tidak kompeten dan cenderung arogan, kata dia, maka harus diberikan efek jera.
"Menurut saya ya konsekuensinya digeser (diganti) supaya kepala sekolah yang memimpin harus benar-benar egaliter. Supaya ada efek jera dengan proporsi yang benar," ujar Rudi.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana menilai bahwa persoalan antara Komite dan kepala sekolah hanyalah miskomunikasi. Menurutnya, soal pergantian kepala sekolah membutuhkan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Untuk pengganti itu proses yang lain, harus sesuai aturan juga. Nanti kita evaluasi lah. Ini karena ada miskomunikasi aja," ujarnya. (Fik)
