LKPA Kembali Laporkan Dugaan Gratifikasi Bupati Polman
Ketua Umum LKPA Polman, Zubair sesuai menyerahkan sejumlah berkas laporan ke KPK, Rabu (29/11/2023) siang.
JAKARTA - Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) Kabupaten Polewali Mandar, kembali melaporkan dugaan suap Bupati Polewali Mandar ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (29/11/2023) siang.
Ketua Umum LKPA Polewali Mandar (Polman), Zubair mengatakan, laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah kasus pada tiga tahun lalu, dimana tim penyidik KPK sempat menggeledah kantor Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar.
Kedatangan tim KPK tersebut membawa sejumlah koper dan berkas saat keluar dari ruangan Bupati. Namun hingga kini KPK belum menindaklanjuti tindakannya itu.
"Tiga tahun lalu, kami sempat melaporkan kasus pemotongan insentif Nakes Covid-19 pada RSUD Polman. Setelah itu tim dari KPK turun menggeledah kantor Bupati. Sejumlah dokumen dan koper sudah dibawa, namun sampai detik ini, tidak ada penetapan tersangka," ucap Zubair di depan Gedung KPK.
Zubair menduga, ditetapkannya Firli Bahuri, sebagai tersangka gratifikasi Kementerian Pertanian, merupakan gerbang baru yang juga berkaitan dengan kasus suap Bupati dan Ketua DPRD Polman ke mantan Ketua KPK itu.
"Sampai sekarang itu tidak tuntas. Kasus ini terjawab setelah Polda Metro Jaya menetapkan Mantan Ketua KPK menjadi tersangka Kementan. Kami menduga, selama ini Bupati dan DPRD Polman juga menjadi sapi perah, Firli Bahuri," tegasnya.
Sebelumnya, LKPA menerima dan mengadukan kasus pemotongan insentif Nakes Covid-19 pada RSUD Polman tahun 2021 ke KPK. Namun laporan tersebut tidak pernah mendapat respon, hingga ditetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka.
Sebab itu, dirinya bersama sejumlah aktivis dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat kembali menggeruduk gedung KPK di Jakarta, guna menindaklanjuti laporan sebelumnya. (Al)
