Komisi III DPRD Kota Bekasi Minta BUMD BPRS Patriot Turunkan Bunga Pinjaman Untuk Pegawai Kontrak
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim
BEKASI - Bunga pinjaman Bank Syariah Patriot (BPRS) milik Pemkot Bekasi sebesar 12 persen dinilai terlalu tinggi. Dengan tingginya bunga pinjaman, jelas memberatkan bagi para peminjam.
Apalagi mayoritas peminjam di BPRS Patriot adalah para pegawai kontrak di Pemkot Bekasi. Karena itu, Pemkot Bekasi diminta agar kebijakan tersebut diubah.
Demikian penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim, dikutip dari pernyataanya, Kamis (28/11/2024).
“Kami minta agar kebijakan bunga pinjaman sebesar 12 persen bisa diubah. Karena kasihan mereka yang meminjam ini mayoritas pegawai Pemkot Bekasi berstatus kontrak,” kata Arif, kepada wartawan.
Arif menambahkan, para tenaga kontrak saat ini berpenghasilan kecil. Sehingga kebijakan bunga tinggi dirasa belum tepat.
“Tenaga kontrak ini kan beban kerjanya berat namun pendapatan kecil. Saya rasa perlu ada kebijakan untuk mengubah besaran bunga pinjaman bagi mereka,” ujar Arif.
“Kritik ini menjadi masukan bagi manajemen BPRS Patriot untuk meninjau ulang kebijakannya,” ujar Arif.
Menurut Arif, sebagai institusi keuangan milik daerah, BPRS Patriot seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memberikan manfaat bagi para pegawai dan masyarakat Bekasi, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Penghargaan yang diraih, kata Arif, menunjukkan potensi besar bank dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah yang kompetitif.
“Namun, kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada nasabah kecil akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Patriot,” imbuhnya. (Advetorial)
