Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Usulkan Pemerintah Open PAD Di Sektor Lain
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah
BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi harus bisa mencari potensi pendapatan dari sektor lain yang bisa dimaksimalkan. Karena aktivitas perekonomian di Kota Bekasi masih cukup baik. Demikian Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah.
Pernyataan ini menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dinilai akan berdampak pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
“Jadi jangan hanya fokus pada sektor tertentu saja, namun cari sektor lain yang memiliki potensi,” katanya.
Menurutnuya, kelemahan dalam mencapai target PAD 2024 harus segera dievaluasi, baik dari sisi aparatur maupun dari sisi wajib pajak. Ia juga menyarankan agar dibentuk tim monitoring dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengingatkan hingga menjatuhkan sanksi bagi wajib pajak yang sengaja tidak menjalankan kewajibannya.
“Boleh jadi mungkin potensi di 2024 yang tidak tercapai apa saja, itu yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Sehingga pada 2025 ini, target PAD bisa tercapai,” tambahnya. (ADV)
