IPM Kota Bekasi Naik Jadi 84,43, Wali Kota Tekankan Pendidikan dan Kesehatan Masih Jadi PR
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto kunjungi SMP Negeri 17.
BEKASI — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi pada 2025 tercatat meningkat menjadi 84,43, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 83,55. Meski demikian, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus terus dibenahi.
Tri menyampaikan, kenaikan IPM merupakan capaian positif, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, terutama terkait peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
“Masih ada sekat-sekat yang menjadi PR kita bersama, baik di sektor pendidikan, terutama terkait lamanya rata-rata sekolah yang masih menjadi tantangan, maupun di sektor kesehatan yang juga harus terus kita perbaiki,” ujar Tri dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, peningkatan IPM harus diikuti dengan kepastian layanan publik yang semakin baik. Hal itu menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu daerah.
“Tolak ukur kemajuan daerah salah satunya tercermin dari IPM. Karena itu, masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa pelayanan yang mereka terima semakin maksimal. Ini yang perlu terus kita dongkrak ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi, Dicky Irawan, mengatakan bahwa tren peningkatan IPM Kota Bekasi terus terjaga dari tahun ke tahun. Capaian tersebut didukung oleh fokus pembangunan pemerintah daerah pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Tiga indikator makro tersebut masih menjadi pedoman utama dalam tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat. IPM terus berkembang seiring peningkatan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita per tahun,” kata Dicky.
Ia menambahkan, meskipun IPM Kota Bekasi tergolong tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat, hal itu tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Evaluasi dan penguatan program lintas sektoral tetap diperlukan agar hasil pembangunan dirasakan secara merata.
“IPM bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, intervensi kebijakan harus tepat sasaran, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Dicky, Bapperida bersama perangkat daerah terkait akan terus melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga tren positif peningkatan IPM sekaligus menekan ketimpangan antarwilayah.
“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi seluruh OPD, IPM Kota Bekasi diharapkan tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga mencerminkan pemerataan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (AL)
