Puluhan Warga di Kota Bekasi Gelar Unjuk Rasa di Dua Sekolah
KABARTIGA.COM, Bekasi – Puluhan orang tua siswa menggelar unjuk rasa di SMK Negeri 2 Kota Bekasi, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, lantaran tidaknya adanya transparasi dari pihak sekolah atas Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Online jalur Afirmasi.
Salah satu orang tua siswa, Asmad, meminta pihak sekolah mengumumkan nama-nama peserta PPDB Online jalur Afirmasi ini secara transparan, khususnya bagi warga di RW 04, 05 dan 06, yang merupakan warga terdekat dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi.
“Kami meminta adanya transparasi dari pihak SMK Negeri 2 Kota Bekasi, untuk mengeluarkan nama-nama siswa yang diterima di sekolah ini, khususnya kepada warga yang jaraknya paling dekat dari sekolah seperti RW 04, 05 dan 06 Kelurahan Ciketing Udik,” teriak Asmad.
Bukan kali ini saja, upaya dia untuk meminta transparasi penerima siswa PPDB Online jalur Afirmasi ini. Bahkan, Ahmad telah meminta kepada seorang anggota DPRD Kota Bekasi, namun hal itu percuma.
“Kami sudah mencoba bertemu pihak SMK 2, bahkan melalui anggota dewan dari Fraksi Golkar. Namun tidak ada solusi yang baik.”ungkapnya.
Dalam unjuk rasa itu terlihat warga banyak membawa tulisan yang di tulis di atas kertas karton dengan meminta ‘Copot PPDB Online’, ‘Kami Warga Ciketing Udik Minta Keadilan’, ‘Copot Kepala Sekolah Agus Setiawan’.
Sementara, hal serupa juga terjadi di Harapan Jaya, Kecamatan Medan Satria. Puluhan orang tua menggeruduk sekolahan, demi anak-anaknya masuk di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dalam PPBD Online jalur zonasi dan afirmasi.
“Jatah bagi warga sekitar SMA Negeri 10 sebanyak 144 Siswa dan itu belum semuanya dinikmati oleh warga, mereka berharap pihak sekolah lebih memprioritaskan warga sekitar dulu, dibandingkan siswa luar,” ungkap Abdul Muin Hafiedz, yang menerima laporan dari para orang tua siswa.
Permintaan warga ini dinilai Muin, merupakan hal yang wajar lantaran mereka adalah warga sekitar terdekat SMA Negeri 10. “Banyak warga tidak paham tentang PPDB Online, seharusnya pihak sekolah mensosialisasikannya jauh-jauh hari, bagaimana mekanisme pendaftaran PPBD Online ini,” jelasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta pihak sekolah melakukan pengechekan ulang daftar nama siswa yang masuk di SMA Negeri 10. Ia juga akan membawa hal ini keranah hukum, jika pihak sekolah melakukan kecurangan.
“Jangan sampai yang sekolah disana itu (SMAN 10) kebanyakan warga dari luar, bukan warga sekitar yang terdekat dari sekolahan. Jika kita temukan kecurangan, saya yang pertama akan menempuh jalur hukum,” harap Muin.
Reporter : Abdul Rosyad
Editor : Muhammad Alfi
