Penjabat Wali Kota Bekasi Beberkan Fakta di Depan Ombudsman
Ruddy Gandakusumah usai penuhi panggilan Ombudsman RI
Kabartiga.com, Jakarta - Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah memenuhi panggilan Ombudsman, hari ini, Rabu (8/8/2018), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ombudsman memanggil Ruddy, guna meminta keterangan lebih lanjut atas adanya penghentian pelayanan publik di 12 Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi, pada Jumat (27/7/2018) lalu.
Ruddy diminta oleh Ombudsman untuk menerangkan perihal terhentinya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurah di Kota Bekasi.
"Saya memenuhi panggilan Ombudsman hari ini sebagai Pj Wali Kota Bekasi, diminta keterangan apa yang saya lihat dan saya alami berkaitan dengan itu (pelayanan publik, red)," ungkap Ruddy kepada awak media di gedung Ombudsman.
Ruddy tidak bisa menyimpulkan apa kepetusan Obudsman nanti. Pastinya, menurut dia, saat adanya mogok pelayanan itu, dirinya sedang menuju ke Bandung, yang notabene juga menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.
Mengetehaui persoalan itu pun, Ruddy langsung mengkonfirmasinya ke Kepala Diskominfo dan Disdukcapil Kota Bekasi, bahwa sistem pelayanan pada saat itu berjalan normal alias tidak dalam keadaan offline.
“Saya tanya langsung sama Kadis Kominfo dan Disdukcapil, mereka bilang sistem tidak offline. Tetapi setelah saya baca di media, bahwa pernyataan Kabag Humas terhentinya pelayanan itu adalah bentuk kekecewaan para camat dan lurah yang terpicu oleh statmen saya,” pungkasnya.
Terhentinya pelayanan publik serempak di Kota Bekasi beberapa waktu lalu adalah kali pertamanya terjadi di Indonesia. Ruddy menjelaskan, hal itu tidak mungkin terjadi begitu saja, tanpa ada aktor intelektualnya.
“Kalau faktanya mereka bergerak masing-masing, ya harus dipertanggungjawabkan masing-masing, tetapi kalau ada yang memerintahkan, bukan hanya mereka yang bertanggungjawab, tetapi yang memerintahkan juga bertanggungjawab,” terang Ruddy.
Selain itu, Ruddy juga menjelaskan kepada Ombudsman, soal tudingan tidak pernah adanya rapat koordinasi antara dirinya dengan SKPD Pemerintah Kota Bekasi selama ini.
“Saya menjelaskan semuanya kepada Ombudsman, mulai dari saya diperintahkan oleh Kemendagri di Kota Bekasi. Soal rapat koordinasi pernah, bahkan perjalanan dinas berjalan, pencairan anggaran berjalan, disposisi berjalan. Bahkan waktu saya menjadi Pjs Wali Kota, saya turun ke wilayah untuk sidak, sampai beberapa kali saya ikut monitoring ke mall pelayanan publik,” jelasnya.
