Wali Kota Bekasi Minta Rakyat Yang Menjawab Soal KS NIK
Wali Kota Bekasi Hadiri Sidang Paripurna DPRD tentang LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2018
BEKASI - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tak ingin banyak komentar soal hasil sidang paripurna yang digelar di DPRD Kota Bekasi, Rabu (15/5/2019) malam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi tahun anggaran 2018.
Sebelumnya, dalam sidang paripurna DPRD Kota Bekasi tentang LKPJ Wali Kota Bekasi tahun anggaran 2018, panitia khusus (Pansus) 31, merekomendasikan beberapa poin penting yang harus di evaluasi oleh Pemerintah Kota Bekasi kedepan.
Rekomendasi itu diantaranya adalah Kartu Sehat berbasis NIK, yang dikeluarkan Wali Kota Bekasi awal tahun 2017 lalu.
"Tanyakan ke rakyat saja, KS NIK bermanfaat atau tidak?" ucap Rahmat Effendi kepada Kabartiga dalam pesan singkatnya, Kamis (16/5/2019).
Ia menegaskan, saat ini sudah ada 960 ribu warga Kota Bekasi yang memiliki KS NIK, yang pembiyaannya dibebankan kepada APBD Kota Bekasi dari hasil pajak warga setiap tahunnya.
"Kalau takut melayani rakyat, jangan jadi pejabat publik. Yang penting tidak KKn, mark up dan korupsi. Saat ini ada 960 ribu pemakai KS NIK," ujar Wali Kota Bekasi.
Meski demikian, kata Rahmat, Pemerintah Kota Bekasi akan terus melakukan evaluasi dari setiap program pembangunan yang ada, salah satunya KS NIK.
"Evaluasi terus berjalan, sampai seimbang beban dan pemakainnya karena ini pakai pajak rakyat dan harus kita kembalikan ke rakyat," tutupnya.
