Gubernur Jabar Kurang Peka Sinyal Penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta
Gedung lantai 10 Perkantoran Pemerintah Kota Bekasi
BEKASI – Wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta merupakan sinyal yang harus ditanggapi serius oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Banyak persoalan yang memang selama ini menjadi keluhan Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya dana perimbangan maupun pada aspek infrastruktur.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Bekasi fraksi PPP, M Said, bahwa bergulirnya wacana penggabungan yang diusulkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi adalah teguran kepada Jawa Barat. Sudah sepatutnya, Gubernur Jabar peka terhadap kondisi yang terjadi saat ini.
“Sejauh ini kontribusi Pemprov Jabar belum maksimal, sementara sumbangsi pajak kendaraan kita sangat besar yang diberikan kesana (Jabar), tapi disini (Kota Bekasi) menerima kecil. Belum lagi pada persoalan infrastruktur. Wajar jika Pepen (sapaan Rahmat Effendi) ngotot gabung ke DKI,” katanya kepada Kabartiga, Kamis (22/8/2019).
Penyumbangan pajak kendaraan dari Kota Bekasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang cukup besar, namun dana perimbangan yang diterima kota mitra Ibu Kota Negara ini hanya berkisar sebesar 30 persen. Artinya, Kota Bekasi sudah memenuhi kewajibannya kepada Jabar.
“Jika ingin kondusif, Gubernur harus cepat merespon hal ini. Apalagi ada beberapa hal yang sepertinya belum terealisasi untuk Kota Bekasi, sebagaimana janji Ridwan Kamil semasa kampanye Pilgub Jabar tahun lalu,” ulas Bendahara DPW PPP Jabar itu.
