Temukan Pelanggaran Registrasi Nomor HP, Dukcapil Kemendagri Usul Gunakan Biometrik Wajah dan Sidik Jari

  • Redaksi
  • 08 Juli 2021
  • 211
Temukan Pelanggaran Registrasi Nomor HP, Dukcapil Kemendagri Usul Gunakan Biometrik Wajah dan Sidik Jari Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh (doc: Kemendagri).

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, menemukan pelanggaran Nomor Identitas Kependudukan (NIK) pada registrasi nomor pelanggan di beberapa provider. 


Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebut dalam satu NIK dapat digunakan hingga ratusan registrasi nomor handphone. Hal ini dianggap telah menyalahi aturan Menteri Kominfo terkait Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. 


Berdasar Log akses yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021, Dukcapil menemukan fakta, adanya 1 NIK yang diregister ke 68 nomor di provider XL Axiata dan 403 nomor di provider Indosat. 


"Temuan kami satu NIK diregistrasi untuk lebih tiga nomor pelanggan. Juga registrasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK dan No. KK orang lain. Kemungkinan memakai NIK dan No. KK yang ada di dunia maya atau saat membeli nomor sudah aktif. Ini yang harus kita stop. Dukcapil belum diberi kewenangan. Apakah misalnya setelah orang memiliki 1 NIK mendaftar lebih dari 3 nomor Dukcapil diberi kewenangan untuk memblokir," ungkap Zudan dalam Webinar 'Ayo Dukung Kartu Perdana dalam Keadaan Tidak Aktif' oleh Ditjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Kementerian, Jakarta, Kamis (8/7/2021). 


Zudan menduga, pelanggaran ini terjadi lantaran NIK pelanggan juga digunakan oleh penjual nomor perdana. Sehingga ada kartu perdana yang dapat langsung digunakan oleh pembeli. 


"NIK adalah salah satu elemen data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Ini menjadi penting karena di dunia maya banyak sekali data NIK beredar. maka ada aturan yang memberikan sanksi pidana pada orang menyalahgunakan data pribadi. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk disebutkan pidana 2 tahun dan denda Rp. 25 juta," terangnya. 


Untuk mencegah penyalahgunaan NIK dalam registrasi kartu perdana, Ia mengusulkan untuk memperbaiki sistem registrasi kartu prabayar. Caranya dengan mengubah SOP pendaftaran dengan 'Two Factor otentication' atau verikasi NIK dan Biometrik Wajah. 


"Misalnya, gabungan NIK dan tanda tangan elektronik, jadi betul-betul orang yang memiliki tanda tangan itu yang mendaftar kartu prabayar. Ini lebih secure karena tempat TTE dan NIK akan terpisah dan bisa foto wajah harus live detection face, misalnya sembari selfie," pungkasnya. (Alfi)



Disarankan untuk anda