Pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat Sepakati Pembungan MRT Lintasan Bekasi-Jakarta
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (kiri), Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (tengah) dan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (kanan) usai menandatangani nota kesepakatan pembangunan MRT fase 1 stage-1 Tomang-Bekasi. | foto: Istimewa
BANDUNG – Kota Bekasi akan segera dibangun jalur Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 stage-1, dengan koridor Tomang, Jakarta hingga Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Rencana pembangunan MRT ini telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yang ditandatangani bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat (17/02/2023).
“Ini berita luar biasa, warga Kota Bekasi siap-siap punya MRT,” ucap Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar.
Menurutnya, Jawa Barat terus fokus terhadap transportasi massal. MRT bisa meningkatkan perekonomian Bekasi kedepannya.
“Yang sebelumnya warga Bekasi menggunakan kendaraan pribadi, bisa beralih menggunakan transportasi umum dengan MRT. Selain itu bisa mengurangi stress dan beban ekonomi dan menjadikan wilayah ekonominya lebih maju karena pergerakannya lebih cepat,” kata Kang Emil.
Sementara, Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, proyek ini adalah kemajuan pesat di bidang transportasi, khususnya untuk warga Kota Bekasi kedepan.
“Ini merupakan era baru bagi masyarakat Kota Bekasi, diperkirakan akan ada 250 ribu warga yang akan migrasi menggunakan MRT sebagai moda transportasinya untuk bergerak ke luar Kota Bekasi. Selain itu, ini akan merubah pola kebiasaan masyarakat dan beralih ke transportasi umum, suatu kemajuan pesat,” jelasnya.
Mas Tri, sapaan akrab Politisi PDI Perjuangan itu, juga mengharapkan MRT berdampak positif terhadap perekonomian Kota Bekasi.
“Insya Allah akses transportasi di Kota Bekasi bertambah dan tentunya ini menjadi harapan baru terhadap efesiensi dan accessibility transportasi, hingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi mengatakan, sumber pembiayaan berasal dari dana pinjaman JICA.
"Loan-nya itu pemerintah pusat dan Pemda DKI dengan JICA. Model kerjasamanya konsep dari pemerintah pusat sudah ada dan dibahas. Konsepnya sudah ada tapi nanti prosinya pak Menhub dan Menteri BUMN menyampaikan," jelasnya.
Proyek tersebut telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Financial close dijadwalkan selesai pada 2024 dan memulai konstruksi pada 2025. (AL)
